Skema Tentang Lembaga Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia. Tujuan hukum nasional indonesia adalah untuk mengatur secara pasti hak hak dan kewajiban lembaga tinggi negara beserta seluruh pejabat negara dan warga negara supaya semuanya dapat melaksanakan tindakan tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa indonesia yaitu terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Berdasarkan ketentuan uud 1945 pasal 24 yang selanjutnya diatur di uu ri no.
Berdasarkan ketentuan uud 1945 pasal 24 yang selanjutnya diatur di uu ri no. Di daerah sendiri terdapat satuan kepolisian yang disebut satpol pp satuan polisi pamong praja. Landasan hukum tentang advokat terdapat dalam undang undang no 18 tahun 2003 tentang advokat sekaligus menjadi alasan penting bagi profesi advokat sebagai salah satu lembaga penegak hukum.
Lembaga yang berperan dalam perlindungan dan penegakan hukum.
Di mata hukum semua golongan masyarakat memiliki kedudukan sama. Praktik perlindungan dan penegakan hukum di indonesia. Tujuan hukum nasional indonesia adalah untuk mengatur secara pasti hak hak dan kewajiban lembaga tinggi negara beserta seluruh pejabat negara dan warga negara supaya semuanya dapat melaksanakan tindakan tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa indonesia yaitu terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Hal tersebut ditegaskan pada pasal 5 ayat 1 uu no 18 tahun 2003 menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri serta dijamin.