close

Pengelolaan Kekuasaan Negara Dilakukan Oleh Lembaga Lembaga Negara Pengelolaan Kekuasaan Negara Tidak Hanya Dilakukan Oleh Presiden Beserta Para Menteri Negara Selaku Pemegang

Kelas Belajar Online Bersama

Pengelolaan Kekuasaan Negara Dilakukan Oleh Lembaga Lembaga Negara Pengelolaan Kekuasaan Negara Tidak Hanya Dilakukan Oleh Presiden Beserta Para Menteri Negara Selaku Pemegang. Menteri keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah chief financial officer cfo pemerintah republik indonesia. Kekuasaan membentuk undang undang disebut juga.

Pin Di Ppkn
Pin Di Ppkn from www.pinterest.com

Hal tersebut dikarenakan kekuasaan negara bukan hanya kekuasaan eksekutif saja tetapi terdapat pula kekuasaan legislatif dan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya. Kekuasaan membentuk undang undang disebut juga. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga negara pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang a kekuasaan legislatif b kekuasaan eksekutif c kekuasaan yudikatif d kekuasaan federatif e kekuasaan koordinatif.

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga lembaga negara pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang.

Hal tersebut dikarenakan kekuasaan negara bukan hanya kekuasaan eksekutif saja tetapi terdapat pula kekuasaan legislatif dan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya. Kekuasaan membentuk undang undang disebut juga. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga lembaga negara pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang. Menurut sistem pemerintahan negara berdasarkan uud 1945 hasil amandemen 2002 bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat berdasarkan ketentuan tersebut maka presiden memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan uud 1945 sebelum amandemen demikian pula terjadi pergeseran kekuasaan pemerintahan dalam arti kekuasaan presiden.