Kementerian Negara Indonesia Diatur Dalam. Pasal 17 ayat 3. Keberadaan kementerian negara republik indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 uud negara republik indonesia tahun 1945 yang menyatakan.
Dalam suatu kementerian terdapat menteri yang memimpin kementerian tersebut. Presiden sebagai kepala negara sekaligus. Dari ketentuan uud 45 di atas dapat disimpulkan bahwa indonesia menganut system pemerintahan presidensial.
Lebih lanjut kementerian diatur dalam undang undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara dan peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara tahun 2015.
Selain diatur oleh uud negara republik indonesia tahun 1945 keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang undang organik yaitu undang undang republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Selain diatur oleh uud negara republik indonesia tahun 1945 keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang undang organik yaitu undang undang republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Meskipun ada perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan negara indonesia sebagai negara hukum. Keberadaan kementerian negara republik indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 uud negara republik indonesia tahun 1945 yang menyatakan.