Kekuasaan Legislatif Adalah Kekuasaan Untuk. Kekuasaan yudikatif ini merupakan kekuasaan untuk dapat mengadili atas pelanggaran undang undang atau juga disebut denga sebutan rule adjudication function. Legislatif kadangkala melaksanakan perjanjian dan mendeklarasika perang.
Kita bisa melihat perihal kekuasaan legislatif yang dimiliki presiden sebelum perubahan. Walterd nord kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi aliran energi serta dana yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya. Sebagai tambahan atas penetapan hukum legislatif biasanya memiliki kekuasaan untuk menaikkan pajak menetapkan budget dan pengeluaran uang lainnya.
Dalam uud nri tahun 1945 pasal 19 ayat 1 2 dan 3 mengungkapkan bahwa anggota dpr dipilih melalui pemulihan umum.
Walterd nord kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi aliran energi serta dana yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mema hami secara menyeluruh bagaimana kekuasaan presiden indonesia sesudah perubahan uud 1945. Pada sistem pemerintahan presidensial legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Seperti yang telah dituliskan sebelumnya kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan menyusun undang undang.