Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia Diatur Dalam. Perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan undang undang tersebut kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum perlindungan kepentingan umum penegakan hak asasi.
Berdasarkan undang undang tersebut kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum perlindungan kepentingan umum penegakan hak asasi. Presiden republik indonesia menimbang. A bahwa negara kesatuan republik indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional.
Keberadaan kejaksaan republik indonesia diatur dalam undang undang republik indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia.
Berdasarkan undang undang tersebut kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum perlindungan kepentingan umum penegakan hak asasi. Perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian. Kejaksaan republik indonesia dalam uud nri 1945 memiliki fungsi yang berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman di indonesia sehingga peran dan kedudukan kejaksaan pun harus bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan.