Adanya Kewenangan Dpr Sebagai Salah Satu Lembaga Negara Untuk Membuat Undang Undang Merupakan Wujud Kekuasaan. Undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pembukaan p r e a m b u l e. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Di negara tersebut berlaku rule of power atau prinsip negara kekuasaan sehingga tidak ada supremasi dan. Dpr adalah sebuah lembaga negara dengan kekuatan legislatif. Kewenangan lembaga lembaga negara menurut uud negara republik indonesia tahun 1945 gedung mpr dpr ri merupakan tempat para wakil rakyat yang sering kita sebut anggota dpr.
Artinya lembaga ini sebagai pemegang kekuasaan membuat undang undang pasal 20 a uud 1945.
Fungsi legislasi yaitu kekuasaan dalam membuat undang undang yang kemudian dijadikan pedoman oleh pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pemeritahan. Salah satunya adalah diberikannya kekuasaan kepada dpr untuk membentuk uu yang sebelumnya dipegang oleh presiden dan dpr hanya berhak memberi persetujuaan saja. 2 dewan perwakilan rakyat dpr adanya amandemen terhadap uud 1945 sangat mempengaruhi posisi dan kewenangan dpr sebagai lembaga legislatif. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dpr adalah salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan sangat besar berdasarkan hasil amandemen undang undang dasar 1945.